Email This Post	Print This Post

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa
   perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan besarnya kebutuhan
   masyarakat akan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya berbagai jenis
   dan model kendaraan bermotor;

2. bahwa berdasarkan
   ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
   Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
   18 Tahun 2000 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang
   Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak
   Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003, Menteri Keuangan berwenang
   untuk menetapkan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan
   Atas Barang Mewah;

3. bahwa berdasarkan
   pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas dan untuk
   memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
   atas kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
   Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
   Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah trerakhir dengan Undang-undang Nomor
   18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang
   Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2003 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4312);

3. Keputusan Presiden
   Nornor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. PPnBM adalah
   Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Kendaraan sasis
   adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan atau
   dengan transmisinya serta gandar poros dan gandar yang terpasang yang bisa
   dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor sesuai dengan kegunaannya.

3. Kendaraan
   bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked Down) yang
   selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan
   terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat
   utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.

4. Kendaraan
   bermotor dalam keadaan jadi (Completely Built Up) yang selanjutnya
   disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai
   menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama
   kendaraan bermotor yang bersangkutan.

5. Kendaraan khusus
   adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti
   untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, termasuk trailer
   dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah.

6. Kendaraan
   pengangkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
   penumpang termasuk sedan atau station wagon.

7. Kendaraan
   pengangkutan barang adalah kendaraan bermotor dengan kabin tunggal dalam
   bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah penumpang
   tidak lebih dan 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk
   kegiatan pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.

8. Kendaraan Double
   Cabin adalah kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk
   kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3
   (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

9. Kendaraan
   pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan
   pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan
   dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun
   tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna
   kuning.

10. Kendaraan
    protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan
    untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan
    penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang
    digunakan oleh pejabat atau karyawan.

11. Kendaraan patroli
    TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli
    TNI atau POLRI.

 

Pasal 2

(1)

PPnBM dikenakan atas: Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan Double Cabin, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan Double Cabin hasil pengubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang.

(2)

Pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemenintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003.

 

Pasal 3

PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan CKD;

2. Kendaraan sasis;

3. Kendaraan
   pengangkutan barang;

4. Kendaraan
   bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC;

5. Kendaraan
   bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk
   pengemudi.

 

Pasal 4

PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan
   bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam
   kebakanan, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;

2. Kendaraan
   protokoler kenegaraan;

3. Kendaraan
   bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas)
   orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau
   POLRI;

4. Kendaraan patroli
   TNI/POLRI.

Pasal 5

(1)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
(4)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.
(5)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini.
(6)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilcenakan PPn BM dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini.
(7)	Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan ini.

 

Pasal 6

(1)	Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPnBM yang terutang adalah Harga Jual.
(2)	Dalam hal impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPnBM yang terutang adalah Nilai Impor.
(3)	Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrikan kendaraan bermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur, dan diketahui bahwa Harga Jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa diantara pihak-pihak tersebut sehingga Harga Jual menjadi lebih rendah dari harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Pasar Wajar.
(4)	Harga Pasar Wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan melalui pemeriksaan dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Pasal 7

Untuk memperoleh pembebasan dan pengenaan PPnBM atas impor
atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang
Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1)	Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPnBM harus menyerahkan SKB PPnBM beserta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada saat mengimpor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
(2)	Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen impor.
(3)	Atas impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.

 

Pasal 9

(1)	Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPnBM harus menyerahkan SKB PPnBM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
(2)	Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPnBM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud.

 

Pasal 10

(1)

Dalam hal kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor atau perolehannya, maka PPnBM yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPnBM yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku juga
bagi kendaraan bermotor yang atas impor dan atau perolehannya telah dibebaskan
dari pengenaan PPnBM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tertanggal 30
April 2002.

Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan
Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tertanggal 30 April 2002, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 14

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13
Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Agustus 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH
PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;	Ex.8702.10.910 Ex.8702.10.990 Ex.8702.90.910 Ex.8702.90.990
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC;	8703.21.919 8703.22.919
c.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.	8703.31.919

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	Ex. 8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	8703.32.919
c.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double Cabin) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.	Ex. 8704.31.900 Ex. 8704.21.900

 

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4);	8703.21.190 8703.22.190 8703.21.929 8703.22.929
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4).	8703.31.190 8703.31.929

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT
PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC;	EX. 8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan kapasitas 3000 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4);	8703.23.190 8703.23.929
c.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4).	8703.32.190 8703.32 929

 

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50%

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
	Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex.8703.10.000

 

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN TARIF SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;	8711.30.900 Ex. 8711.90.000
b.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk pejalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex. 8703.10.000

 

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898
		LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH
PULUH LIMA PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2); - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4);	8703.24.190 8703.24.919 8703.24.929
b.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC: - sedan atau station wagon; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2); - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4);	8703.33.190 8703,33.919 8703.33.929
c.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC: - Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;	8711.40.900 8711.50.900 Ex. 8711.90.000
d.	Trailer atau semi-trailer dan tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	8716.10.000

 

	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u .b. KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN KOEMORO WARSITO, SH NIP 060041898

This entry was posted on Tuesday, March 31st, 2009 at 3:23 pm and is filed under Peraturan, _Keputusan Menteri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.